di
Indonesia adalah sebuah
sistem yang mengatur urusan bernegara di
Indonesia. Dalam sistem politik di Indonesia pun menyebutkan bahwa
Negara Indonesia berbentuk republik yang pemerintahannya dijalankan oleh
presiden dan wakil presiden.
Politik bebas aktif ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pada masa
awal terbentuknya Negara Republik Indonesia memang MPR atau Majelis
Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang pemerintahan tertinggi.
Namun pada masa demokrasi ini pemerintahan tertinggi tetap dijalankan
oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden, sementara MPR berubah
menjadi badan tertinggi negara yang bertugas mengawasi jalannya
pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden.
UUD 1945 Bagian Dari Sistem Politik Indonesia
Sistem politik Indonesia yang dijalankan saat ini tetap
berpatokan pada Undang-undang Dasar 1945 yang fungsinya mengatur
kedudukan badan-badan atau institusi penyelenggara pemerintahan seperti
lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga
konstitusional.
Sementara itu, dalam menjalankan pemerintahan dengan menggunakan sistem
saat ini, Indonesia tidak lagi menggunakan sistem pemerintahan terpusat
melainkan sudah dibentuknya daerah-daerah otonomi dimana masing-masing
provinsi yang di Indonesia berhak mengatur dan menjalankan pemerintahan
daeranya sendirii namun tetap memberikan laporannya kepada pihak
pemerintahan pusat.
Sistem yang memberikan hak otonomi bagi masing-masing daerah ini membuat
pembangunan menjadi lebih efektif di mana masing-masing pemerintah
daerah berusaha membangun daerahnya dengan sebaik-baiknya serta
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerahnya tersebut.
Hal ini akhirnya juga mampu mengembangkan daerah-daerah yang tertinggal
menjadi daerah yang lebih modern di mana pemerataan pendidikan dapat
dilaksanakan, berbagai fasilitas pendidikan dapat dibangun serta
pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang lainnya.
Selain itu, sistem ini memberikan kekuasaan bagi pemerintah di
masing-masing daerah juga membuat pemerintah daerah berusaha untuk
memaksimalkan potensi daerahnya demi mendapatkan pendapatan daerah untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangga daerahnya tersebut.
Sistem Politik Yang Berubah Fungsi
Perkembangan jaman dan era modernisasi yang semakin cepat ternyata
membawa perubahan besar
pula dalam penerapan sistem politik yang
ada.
Seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, di mana penambangan
batu bara mengakibatkan eksploitasi hutan dan lingkungan secara
besar-besaran membuat sistem dalam politik yang seharusnya bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan.
Pembukaan lahan hutan untuk membangun proyek penambangan batu bara
membuat penduduk di sekitar wilayah penambangan terkena dampaknya.
Polusi dan banjir serta berbagai bencana alam lainnya menghantui
kehidupan masyarakat sekitar areal penambangan.
Belum lagi wabah penyakit yang disebabkan dengan gersangnya wilayah
tambang, keselamatan kerja yang tidak terjamin membuat kepentingan
masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan makmur hanya
akan menjadi impian.
Politik saat ini seolah-olah hanya berpihak pada yang kuat di mana
kesenjangan sosial meningkat tajam, kemiskinan merajalela, pengangguran
terus bertambah dan matinya rasa kemanusian.
Sayangnya, pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
seolah-olah menutupkan matanya. Sehingga tidak melihat betapa kerusakan
alam sudah sangat parah hingga lubang galian tambang sudah mencapai
bermil-mil dalamnya.
Hubungan Sistem Politik dan Korupsi
Sistem dalam politik yang dimiliki suatu negara harusnya mampu mengatur
kehidupan bernegara baik bagi masyarakat yang ada dan berdiam di negara
tersebut maupun seluruh aparat yang berwenang yang memiliki tugas dan
tanggung jawabnya dalam menjaga kelangsungan hidup negara ini. Tetapi
pada kenyataannya, sistem yang harus mengatur tersebut tidak berfungsi
sebagai mana mestinya.
Politik hanyalah dunia saling mencaci dan menjatuhkan sehingga ketika
ada permasalahan maka permasalahan tersebut akan diangkat dan diekspos
sebagai suatu kegagalan sistem dalam politik yang sedang diterapkan dan
akhirnya digunakan untuk menggulingkan kekuatan partai politik tertentu.
Namun yang ada adalah perebutan kursi nyaman yang mampu menggelembungkan
uang. Masing-masing partai berusaha merebut kenyamanan kursi tersebut
hingga ketika terjadi pemilihan rela mengeluarkan sekian banyak uang
untuk menyuap rakyat yang kelaparan agar memilih mereka kembali.
Sistem dalam politik Indonesia tidak akan dapat menciptakan
kesejahteraan bagi rakyatnya selama korupsi masih merajalela dengan uang
panas yang dibagikan secara merata diantara para petinggi negara
tersebut.
Perjalanan dinas, studi banding, mobil dinas yang mewah, baju dinas,
atau mungkin pesta-pesta yang mengatasnamakan kenegaraan akhirnya
menjadi lebih penting dari segala-galanya dibanding rakyat yang terpaksa
melakukan demosntrasi ketika bahan bakar minyak diisukan akan mengalami
kenaikan, atau lebih penting dari para fakir miskin yang kelaparan.
Penerapan Sistem Politik Yang Sebenarnya
Jika ingin maju, seharusnya negara kita tercinta ini haruslah segera
berbenah. Potensi sumber daya alam yang kita miliki dengan kekayaan alam
yang beraneka ragam seharusnya tidak membuat kita menjadi negara
miskin.
Kekayaan alam tersebut jelas akan mampu menghidupi seluruh rakyat Indonesia dengan layak tanpa ada yang harus kelaparan.
Jika berpatokan pada Undang-undang Dasar 1945, seharusnya sistem dalam
politik yang diterapkan akan mampu memberikan manfaat yang sangat besar
bagi masyarakat yang tinggal di negara ini, seperti :
- Pemanfaatan alam yang seluas-luasnya untuk kepentingan seluruh masyarakat.
- Pemberantasan korupsi dengan tegas hingga ke akar-akarnya. Selama
ini pemberantasan korupsi terus didengungkan dan digembar gemborkan.
Lalu apa akhir dari kisah Century? Bagaimana dengan kisah Gayus yang
ditelan bumi? Atau bagaimana dengan Melinda Dee yang mengkorupsi sekian
banyak uang nasabahnya?
Anehnya, ketika kasus A diangkat dan diekspos
secara besar-besaran, lalu pada suatu saat, akan muncul lagi kasus baru
yang diangkat sementara kasus lama yang belum selesai hilang secara
perlahan.
- Peningkatan pendidikan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas sehingga tidak terjadi lagi pembodohan masyarakat.
- Memahami pentingnya pembangunan dan pemanfaatan alam yang tidak
merusak lingkungan sehingga biaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan
tersebut tidak menghabiskan anggaran negara yang ada.
- Penerapan sistem dalam politik yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila secara nyata dan sebenar-benarnya.
- Melakukan inspeksi atau pemeriksaan pejabat daerah bahkan hingga
aparat desa tentang kemungkinan terjadinya korupsi kecil-kecilan yang
bisa berakibat fatal kelak dikemudian hari.
Sistem Politik Demokrasi
Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berdasarkan
demokrasi di mana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat.
Kenyataannya, walaupun keputusan tertinggi berada di tangan rakyat,
rakyat tetap tidak mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi
masing-masing individu di dalamnya.
Keputusan pemanfaatan lahan hutan sebagai areal pertambangan contohnya,
banyak rakyat kita yang bisa dengan mudah disogok dengan sejumlah uang
yang sebenarnya sangat tidak sebanding dengan pengerukkan kekayaan
negara yang dilakukan di areal-areal pertambangan tersebut.
Lalu, apakah untuk mewujudkan demokrasi itu kembali harus melalui
demonstrasi besar-besaran? Apakah demokrasi akan tegak jika penggulingan
kekuasaan kembali dilakukan? Atau apakah baru ada yang namanya
demokrasi setelah kasus kerusuhan seperti yang terjadi pada tahun 1998?
Hal inilah yang akhirnya patut kita renungkan bersama. Penerapan sistem
dalam politik demokrasi saat ini mati rasa. Bagaimana caranya kita
menghidupkan
sistem politik berdasarkan demokrasi tersebut tanpa
tindakan kekerasan, demonstrasi yang berbuntut pengrusakan atau
kekerasan yang akhirnya membuat jatuhnya korban jiwa? Renungkan dan
marilah kita temukan bersama jawabannya.
Kumpulan sofware utk meningkatkan mutu pendidikan
